Rabu (21 April 2021) sebanyak 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar pada hari ini telah menerima dana Bantuan Langsung Tunai Dampak Covid-19 untuk Desa Sriti.

Pencairan BLT Dampak Covid-19 di Desa Sriti pada hari ini dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pos dengan dibantu sejumlah 4 Personil. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada hari ini (Rabu, 21 April 2021) bertempat di Balai Desa Sriti, yang semestinya pencairan dilakukan di Kantor Pos, akan tetapi karena jumlah penerima yang cukup banyak dan jarak tempuh juga cukup jauh, maka berdasarkan hasil Koordinasi dengan kantor Pos dapat membuahkan hasil untuk mempermudah proses pencairan maka untuk Desa-Desa yang jauh dari kantor Pos, untuk pencairannya dilakukan di Balai Desa masin-masing dengan cara Petugas dari Kantor Pos mendatangi tempat yang telah disepakati.

Desa yang melakukan pencairan pada hari yang sama yang dilakukan oleh 1 team dari kantor Pos terdiri dari 4 Desa yang ada di wilayah timur (bagian pegungungan) antara lain adalah Desa Tumpakpelem, Desa Temon, Desa Sriti sendiri, dan Desa Tempuran dengan urutan jadwal sesuai urutan Desa yang telah disebutkan.

Pencairan Hari ini dilaksanakan mulai Pukul 10.30 WIB hingga 11.30 WIB telah tersalurkan sejumlah 72 KPM sehingga ada 1 KPM yang hingga waktu yang ditentukan belum juga datang sehingga petugas melanjutkan kegiatan di Desa Tempuran. Akan tetapi selang sekitar 15 menit setelah petugas meninggalkan tempat, yang bersangkutan baru datang sehingga yang bersangkutan harus menyusul petugas ke Desa Tempuran dan Alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar, sehingga semua dana yang seharusnya disalurkan untuk sejumlah 73 KPM semua dapat tersalurkan dengan lancar.

Terdapat perbedaan pencairan saat ini dengan yang sebelumnya, sesuai surat yang diterima oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya diteruskan kepada Masyarakat (KPM) bahwasannya pencairan saat ini dan seterusnya tidak dapat dikuasakan kecuali diambil oleh anggota Keluarga yang berada pada 1 KK, sehingga ini yang menjadi pembeda dengan sebelumnya yang dapat dikuasakan kepada siapapun yang dipercaya oleh KPM dengan dibuktikan dengan Surat Kuasa.